Kamis, 30 April 2015

TAK ADA YANG HARUS DIANGGAP ANEH

Pak Sonny merasa senang Mahkamah Konstitusi memasukkan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan, sekalipun banyak pihak, seperti KPK merasa keberatan karena akan merepotkan dan berbelit-belit. Tapi apa  pendapat saya?

Di negeri kocar-kacir ini, apa sih yang tidak bisa dibuat? Seorang presiden saja secara terang-terangan berani mengajukan seorang tersangka korupsi sebagai Kapolri. Anggota DPR saja berani secara terang-terangan membentuk kelompok-kelompokan, seperti:  Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat. Mereka tidak peduli dengan kebenarannya, yang penting menang-menangannya. Siapa yang terbanyak suaranya dialah yang menang. Seorang hakim Sarpin saja berani membuat pernyataan gila bahwa polisi itu bukan termasuk penegak hukum. Seorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka masih juga dilantik oleh Jokowi sebagai Sekda Sumut. Jadi, apa anehnya dengan keputusan MK memasukkan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan, menguatkan pendapat hakim Sarpin yang sanggup membebaskan tersangka narkoba dan koruptor?! Sementara kita tahu bahwa dibalik hakim Sarpin itu ada Jusuf Kalla, wakil presiden, orang ke-2 di negeri ini yang bisa berbuat apa saja, yang tidak aneh jika beliaulah yang menghabisi Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, serta yang memilih Ruki untuk mengerem gerakan KPK?!

Bahkan dikepolisian, polisi yang berjasa menghabisi KPK dinaikkan jabatannya. Tidak aneh kalau ada orang duduk di kursi yang terbalik di negeri ini. Saya hanya berprinsip; jika baik ya syukurlah, jika tidak baik, ya tidak aneh. Sebab semua orang sudah setuju bahwa politik itu kotor.

Lebih-lebih hakim konstitusinya Anwar Usman, seorang hakim konstitusi yang diduga terlibat kasus suap Akil Mochtar. Si Sarpin gendeng, si Anwar sinting, malah klop, 'kan?! Tapi saya ijinkan bertanya pada pak Sonny, supaya saya mengetahui peta pikiran pak Sonny: Jika misalnya Budi Gunawan itu terbukti koruptor, apakah pak Sonny masih setuju dia menjabat Kapolri/Wakapolri? Jika pak Sonny menjawab setuju, itu tandanya kita angkot beda trayek yang nggak bakalan ketemu. Yang jelas semua orang yang membayang-bayangi pak Sonny adalah orang-orang yang bermasalah, seperti: Megawati, Jokowi, Jusuf Kalla, Sarpin, Anwar Usman, Budi Gunawan, dan lain-lainnya. Sekalipun orang-orang yang membayang-bayangi saya juga bukanlah orang yang bersih, seperti: Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Tapi catatan terakhir mereka jauh lebih baik dari kelompoknya pak Sonny. Masa lalu sama-sama buruk, tapi masa kininya berbeda. Dan saya tidak malu bahwa saya mempunyai perjalanan hidup yang serupa mereka.




MK Putuskan Penetapan Tersangka Termasuk Obyek Praperadilan

http://nasional.kompas.com/read/2015/04/28/14064101/MK.Putuskan.Penetapan.Tersangka.Termasuk.Objek.Praperadilan

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan terpidana kasus bio remediasi Chevron Bachtiar Abdul Fatah terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP).
Mahkamah menyatakan, Pasal yang dimohonkan Bachiar, yakni Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 77 KUHAP inkonstitusional terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 karena mengabaikan prinsip hak atas kepastian hukum yang adil.
Mahkamah mengubah ketentuan Pasal 77 KUHAP tentang obyek praperadilan. Mahkamah menambah penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan termasuk sebagai obyek praperadilan.
"Alasannya bahwa pada saat KUHAP diberlakukan pada tahun 1981, penetapan tersangka belum menjadi isu krusial dan problematik dalam kehidupan masyarakat Indonesia," kata Hakim Konsitusi Anwar Usman membacakan putusan dalam persidangan.
"Upaya paksa pada masa itu secara konvensional dimaknai sebatas pada penangkapan, penahanan, penyidikan, dan penuntutan. Namun, pada masa sekarang, bentuk upaya paksa telah mengalami berbagai perkembangan atau modifikasi yang salah satu bentuknya adalah 'penetapan tersangka oleh penyidik' yang dilakukan oleh negara dalam bentuk pemberian label atau status tersangka pada seseorang tanpa adanya batas waktu yang jelas," tambah Anwar.
Selain itu, Mahkamah juga mengubah Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) dengan menabahkan frasa 'minimal dua alat bukti' dalam proses penetapan dan penyidikan seseorang sampai menjadi tersangka. Sebelumnya dalam pasal-pasal itu tidak dijelaskan jumlah bukti permulaan.
Pasal 1 angka 14 KUHAP, misalnya, lanjut Anwar, menyebutkan penetapan tersangka hanya didasarkan pada bukti permulaan tanpa disebutkan jumlah alat bukti.
Berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) UU Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyebutkan bahwa bukti permulaan yang cukup telah ada apabila ditemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti.
"Bahwa asas due process of  law sebagai perwujudan pengakuan hak-hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana menjadi asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak, terutama bagi lembaga-lembaga penegak hukum," ujar Anwar.
Dalam putusan ini, tiga hakim dissenting opinion. Mereka adalah I Dewa Gede Palguna, Muhammad Alim, dan Aswanto. Mereka menganggap dalam Pasal 77, penetapan tersangka tetap bukan menjadi bagian dari obyek praperadilan.
Bachtiar Abdul Fatah divonis 2 tahun penjara dan denda Rp 200 juta pada Oktober 2013. Bachtiar dinyatakan bersalah dalam proyek normalisasi lahan tercemar minyak atau bioremediasi di Riau pada kurun 2006-2011.
Bachtiar sebelumnya sudah dibebaskan berdasarkan putusan praperadilan. Namun, dia ditahan kembali sejak 17 Mei 2013.


Hakim Konstitusi Maria dan Anwar Usman Belum Tentu Terlibat Suap

http://www.tribunnews.com/nasional/2013/10/16/hakim-konstitusi-maria-dan-anwar-usman-belum-tentu-terlibat-suap

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memeriksa dua hakim konstitusi terkait dugaan suap terhadap ketua Mahkamah Konstitusi (MK) nonaktif Akil Mochtar.
Akil sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Kepala Daerah Kabupaten Gunungmas dan Kabupaten Lebak.
Dua hakim yang diperiksa KPK adalah panel hakim Akil yakni Maria Farida Indrati dan Anwar Usman.
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, mengatakan dalam kasus dugaan suap tersebut, kedua hakim tersebut bisa saja tidak terlibat karena Akil Mochtar bisa memanfaatkan jabatannya sebagai ketua Makamah Konstitusi (MK) dan Ketua panel untuk memaksakan keputusan.
"Bisa jadi dalam konteks Pak Akil yang didampingi dua hakim konstitusi lainnya Bu Maria dan Pak Anwar Usman, bisa jadi mereka membiarkan saja apa yang dipaksakan oleh Akil. Kita tahu kan AM ini kan selain itu dia ketua panel, dia juga ketua MK. Dia bisa 'memaksakan' sebuah keputusan. Hakim lain bisa jadi cuma sekedar membiarkan saja, tak mau ribut dalam kasus Lebak misalnya," ujar Refli di Hotel Gren Alia Cikini, Jakarta, Rabu (16/10/2013).
Refli mengatakan harus tetap menghargai asas praduga tak bersalah hingga terbukti di pengadilan. Refli yang pernah mengadukan Akil memeras Bupati Simalungun JR Saragih tahun 2010 mengatakakan keputusan MK ada yang normal dan tidak normal.
"Nah keputusan yang normal itu bisa saja tidak ada suapnya, bisa saja diperas pemenangnya. Apalagi yang tidak normal. Saya katakan normal dan tidak, tak menentukan normal dan tidak semua punya potensi suap. Kita tidak bisa berspekulasi keputusan normal tidak ada suapnya. Karena suap itu sendiri sebenarnya terjadi pada semua putusan, normal atau tidak normal," kata dia.

Rusak Kredibilitas MK
http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2013/10/04/54603/rusak-kredibilitas-mk/#.VUJ2ovDQO60

MedanBisnis - Jakarta. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD merasa terpukul atas peristiwa tertangkapnya Ketua MK Akil Mochtar yang diduga terlibat kasus suap. "Sulit memulihkan nama MK karena sudah dirusak dan dihancurkan oleh Pak Akil," katanya, di Yogyakarta, Kamis (3/10). Menurut dia, MK tidak akan pulih dalam waktu satu tahun ke depan setelah dirusak oleh penerusnya. "Bekerja apa pun diejek oleh orang," ujar Mahfud.

Kasus suap pemilihan kepala daerah Kabupaten Gunung Mas, ini kalau bupati incumbent (Hambit Bintih) kalah, kata Mahfud, dikira dia dikorbankan. Kalau dimenangkan diduga karena uang suapnya itu.

"Itu akan begitu terus. Karena sudah dirusak oleh cara Pak Akil, kalau dia benar terlibat dalam kasus ini," kata Mahfud, yang ditunjuk menjadi salah satu dari 5 anggota Majelis Kehormatan Konstitusi untuk kasus Akil.

Empat orang lainnya adalah Prof Bagir Manan (Ketua Dewan Pers dan mantan Ketua Mahkamah Agung), Prof Hikmahanto Juwana (guru besar FH Universitas Indonesia), Dr Abbas Said (Wakil Ketua Komisi Yudisial) dan Dr Hardjono (hakim MK).

Mahfud mengaku belum tahu cara memulihkan nama baik MK. Butuh waktu lama untuk memulihkan nama MK yang sudah tercoreng itu.

Sementara itu, 8 hakim konstitusi berkomitmen mengembalikan integritas dan kredibilitas MK. Mereka adalah Hamdan Zoelva, Patrialis Akbar, Haryono, Maria Farida, Muhammad Salim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, dan Arief Hidayat.

"Kami 8 orang hakim konstitusi bersepakat tadi malam, kami akan tetap berupaya menjaga integritas kami untuk berkomitmen bagaimana agar reputasi MK kembali tetap pada posisi yang terbaik sebagaimana sebelumnya," ujar hakim konstitusi Patrialis Akbar. (tnr)

Tidak ada komentar: